#2 Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran menurut para ahli dan pakar yang akan diuraikan dibawah ini merupakan rangkuman singkat mengenai teori dan konsep para ahli atau pakar mengenai langkah-langkah pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran, solusi cara mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara umum melalui program pemerintah di Indonesia serta upaya yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi dan mengatasi pengangguran yang sesuai dengan referensi buku yang telah dibaca.
Kalian dapat mengetahui judul buku, tahun terbit, pengarang dan penerbitnya seperti yang diberikan pada daftar rujukan pada bagian bawah tulisan ini. Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara tidak langsung dan paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar kehidupan dan tekanan psikologis. Untuk mengetahui apa saja definisi pengangguran menurut para ahli dan pakar dapat kalian temukan pada halaman dibawah ini.
Adapun untuk mengatasi masalah tingkat pengangguran yang semakin banyak dan tinggi, pemerintah mengadakan kebijakan-kebijakan yang terbagi kedalam dua tujuan utama menurut Sukirno (2006:331) yakni antara lain sebagai berikut.
Upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran
Upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi tingkat pengangguran menurut Sukirno dapat disebutkan dan diuraikan satu persatu seperti dibawah ini :
1. Kebijakan dengan tujuan yang bersifat ekonomi
Kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomi, yaitu antara lain seperti :
a. Menyediakan lowongan pekerjaan.
b. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.
c. Memperbaiki pembagian pendapatan.
2. Kebijakan dengan tujuan yang bersifat sosial
Kebijakan dengan tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sosial, yaitu antara lain seperti :
a. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga.
b. Menghindari masalah kejahatan.
c. Mewujudkan kestabilan politik.
Tidak hanya itu pemerintah memiliki beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi pengangguran. Berikut ini adalah beberapa contoh kebijakan yang umum digunakan :
1. Stimulasi ekonomi
Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal dan moneter yang memperkuat konsumsi dan investasi. Ini dapat mencakup pengurangan pajak, insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru atau peningkatan belanja publik untuk proyek infrastruktur.
2. Pelatihan dan pendidikan
Pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi para pencari kerja agar mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan vokasional, program pengembangan keterampilan atau beasiswa pendidikan bagi mereka yang ingin meningkatkan kualifikasi mereka.
3. Kewirausahaan
Pemerintah dapat mendukung pembentukan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan menyediakan akses ke modal, sumber daya dan pelatihan kewirausahaan. Hal ini dapat mendorong munculnya lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal.
4. Kebijakan ketenagakerjaan
Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan kondisi kerja dan mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal ini termasuk undang-undang ketenagakerjaan, peraturan minimum upah, program jaminan sosial dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja.
5. Pengembangan sektor tertentu
Pemerintah dapat fokus pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Misalnya seperti sektor pariwisata, teknologi informasi, energi terbarukan atau pertanian. Pemerintah dapat memberikan insentif dan dukungan khusus bagi sektor-sektor ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
6. Kolaborasi dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah
Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk merancang dan melaksanakan program-program pengurangan tingkat pengangguran. Hal ini dapat mencakup kemitraan dengan perusahaan untuk memberikan pelatihan kerja atau program magang, serta kerja sama dengan organisasi nirlaba yang fokus pada penempatan tenaga kerja.
Tentu saja, kebijakan-kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing negara. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek seperti kesenjangan sosial, kesetaraan gender dan inklusi dalam merancang kebijakan pengurangan tingkat pengangguran.
Demikian pembahasan mengenai #2 kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran menurut para ahli dan pakar, semoga uraian diatas dapat berguna sebagai informasi edukasi dalam mengetahui apa saja langkah-langkah dan kiat-kiat pemerintah dalam mengurangi serta mengatasi tingkat pengangguran, solusi cara dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara umum melalui program pemerintah di Indonesia serta upaya apa saja yang ditempuh oleh pemerintah didalam mengurangi dan mengatasi tingkat pengangguran.
Daftar pustaka
Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi : Teori Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.